Sejarah Indonesia (1959-1966)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia,
ensiklopedia bebas
|
Lihat
pula:
|
|
Kutai (abad ke-4)
|
|
Tarumanagara (358–669)
|
|
Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-11)
|
|
Sailendra (abad ke-8 sampai ke-9)
|
|
Kerajaan Medang (752–1045)
|
|
Kerajaan Sunda (932–1579)
|
|
Kediri (1045–1221)
|
|
Dharmasraya (abad ke-12 sampai ke-14)
|
|
Singhasari
(1222–1292)
|
|
Majapahit (1293–1500)
|
|
Malayapura (abad ke-14 sampai ke-15)
|
|
Kesultanan Samudera Pasai
(1267-1521)
|
|
Kesultanan Ternate
(1257–sekarang)
|
|
Kerajaan Pagaruyung
(1500-1825)
|
|
Kesultanan Malaka
(1400–1511)
|
|
Kesultanan Cirebon
(1445 - 1677)
|
|
Kerajaan Inderapura
(1500-1792)
|
|
Kesultanan Demak (1475–1548)
|
|
Kesultanan Aceh (1496–1903)
|
|
Kesultanan Banten
(1527–1813)
|
|
Kesultanan Mataram
(1588—1681)
|
|
Kesultanan Siak (1723-1945)
|
|
Kerajaan Larantuka
(1600-1904)
|
|
Portugis
(1512–1850)
|
|
VOC
(1602-1800)
|
|
Belanda
(1800–1942)
|
|
Kemunculan
Indonesia
|
|
Kebangkitan Nasional (1899-1942)
|
|
Pendudukan Jepang (1942–1945)
|
|
Revolusi nasional (1945–1950)
|
|
Indonesia
Merdeka
|
|
Orde Lama
(1950–1959)
|
|
Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
|
|
Orde Baru
(1966–1998)
|
|
Era Reformasi
(1998–sekarang)
|
Sejarah
Indonesia (1959-1966) adalah masa di mana sistem "Demokrasi Terpimpin"
sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin
adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh
keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi
Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
|
Daftar
isi
|
Latar belakang
Latar belakang
dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
- Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
- Dari segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
- Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa Demokrasi
Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno
agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan
itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai
tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti
oleh seluruh anggota konstituante . Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka
mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno
tersebut.
Hasil
pemungutan suara menunjukan bahwa :
- 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
- 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari
hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal
ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut
tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS
1950.
Bertolak dari
hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 :
- Tidak berlaku kembali UUDS 1950
- Berlakunya kembali UUD 1945
- Dibubarkannya konstituante
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Peranan PKI
Partai Komunis Indonesia (PKI)
menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan
bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang
marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan
NASAKOM.
Pada tahun 1962, perebutan Irian
Barat secara militer
oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam Operasi
Trikora mendapat
dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap
perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.
Keterlibatan Amerika Serikat
Di era
Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika
Serikat memberikan 64
juta dollar dalam bentuk
bantuan militer untuk jenderal-jenderal
militer Indonesia. Menurut laporan di media
cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum
akhir tahun 1960, Amerika
Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan
bersenjata Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap
kanan. Di antara
tahun 1956 dan 1959, lebih
dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira
angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan
Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja
bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar
perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan
militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".
Dampak ke situasi politik
Era
"Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan
kaum borjuis nasional dalam
menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia.
Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang
mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun,
cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik
dan korupsi kaum birokrat dan militer
menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan
memicu banyaknya demonstrasi di seluruh
Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar